WAJIB TAHU, REFORMASI PAJAK YANG BAKAL BERLAKU TAHUN DEPAN

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, beserta jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang berupaya memperbaiki dan mereformasi sistem perpajakan di Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, beserta jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang berupaya memperbaiki dan mereformasi sistem perpajakan di Indonesia. Mereka pun telah menyerahkan hasil penyusunan draf revisi Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Menurut Sri, reformasi perpajakan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih sehat, adil, fleksibel, dan akuntabel bagi masyarakat. Walaupun begitu, reformasi ini akan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian yang masih diselimuti tekanan pandemi Covid-19.

“Pelaksanaan reformasi perpajakan menemukan momentum yang tepat, diantaranya seiring dengan adanya tren pertumbuhan kelas menengah, tren digitalisasi aktivitas ekonomi, tren konsolidasi fiskal global melalui optimalisasi penerimaan perpajakan, serta tren perpajakan global,” tulis Kemenkeu dalam buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2022, seperti dikutip dari cnbcindonesia.com (30/8/2021).

Dalam RUU KUP, ada lima klaster pajak yang dibahas. Adapun kelima klaster ini ialah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, dan Pajak Karbon.

Secara lebih rinci, berikut reformasi pajak yang tercantum dalam RUU KUP:

  • PPh Badan turun dari 22 persen jadi 20 persen tahun depan
  • Pajak bagi perusahaan yang IPO turun 3 persen menjadi 17 persen tahun depan
  • PPh Orang Pribadi akan diubah menjadi lima bracket. Tarif PPh Orang Pribadi juga naik 35 persen bagi orang yang berpenghasilan lebih dari Rp 5 miliar per tahun.
  • Barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan barang Tidak Kena Pajak lainnya diubah menjadi kena pajak. Ketentuan ini hanya berlaku bagi masyarakat yang mampu, sedangkan masyarakat yang tidak mampu akan memperoleh subsidi.
  • PPN Umum naik dari 10 menjadi 12 persen. Sementara itu, tarif PPN lainnya berada di kisaran 5 – 25 persen.
  • Penambahan objek cukai baru, yaitu plastik dan karbon.

Apabila DPR RI selesai membahas revisi RUU KUP hingga akhir tahun ini, maka kemungkinan besar deretan reformasi pajak di atas akan berlaku tahun depan. Semoga perubahan ini dapat benar-benar membuat sistem pajak menjadi lebih efektif ya.

Total
0
Shares
Previous Article

PERAN KATA KREATIF BAGI PERKEMBANGAN UMKM PADANG

Next Article

CANGGIH, BELANJA DARI SINGAPURA-THAILAND TINGGAL SCAN QR

Related Posts