VONIS KASUS SUAP DJOKO CHANDRA DIKURANGI HAKIM JADI 3,5 TAHUN PENJARA

Permohonan banding pengusaha Djoko Soegiarto Tjandra dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus suap pengecekan status red notice, penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO), dan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA).

Permohonan banding pengusaha Djoko Soegiarto Tjandra dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus suap pengecekan status red notice, penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO), dan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA).

Hukuman Djoko yang semula 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” demikian bunyi amar putusan dikutip dari situs resmi MA, Rabu (28/7).

Putusan tingkat banding ini diadili oleh hakim ketua Muhamad Yusuf, dengan hakim anggota masing-masing Rusydi, Reny Halida Ilham Malik. Perkara nomor:14/PID.TPK/2021/PT DKI inidiketok pada 21 Juli 2021.

Hal meringankan yakni Djoko saat ini telah menjalani pidana penjara atas kasus hak tagih Bank Bali dan telah menyerahkan dana yang ada dalam Escrow Account atas rekening Bank Bali qq. PT. Era Giat Prima miliknya sebesar Rp546.468.544.738.

Majelis hakim tingkat banding menilai Djoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Djoko dinilai terbukti telah menyuap dua jenderal polisi terkait pengecekan status red notice dan penghapusan namanya dari DPO di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Djoko juga dinilai terbukti menyuap eks Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari untuk pengurusan fatwa MA agar lolos dalam jerat pidana kasus Bank Bali.

Djoko menyuap Pinangki sebesar US$500 ribu. Uang diterima Pinangki melalui kerabatnya sekaligus politikus Partai NasDem, Andi Irfan Jaya.

Tak hanya itu, pendiri Mulia Grup itu juga terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki dan Andi Irfan Jaya dalam pengurusan fatwa MA. Jaksa berujar mereka menjanjikan uang US$10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan MA.

Total
0
Shares
Previous Article

WARGANET KECAM AKSI SEORANG PRAJURIT TNI AU MENGINJAK SEORANG WARGA SIPIL PAPUA

Next Article

PEJABAT YANG LANGGAR PPKM CUMA DIDENDA RP 48 RIBU - RP 500 RIBU, SEDANGKAN PKL DIDENDA RP 5 JUTA

Related Posts
Read More

NGAKU JADI JOKI, PRIA INI SUDAH 16 KALI DISUNTIK VAKSIN COVID-19

Di media sosial, beredar sebuah video dari seorang pria bernama Abdul Rahim yang mengaku sudah 16 kali disuntik vaksin Covid-19. Warga Pinrang, Sulawesi Selatan, tersebut mengatakan bahwa 14 suntikan di antaranya dilakukan untuk menggantikan warga lain yang enggan divaksinasi tetapi ingin mendapatkan sertifikat vaksin. Jadi, Abdul bisa disebut sebagai joki vaksin.
Read More

PROFESOR JEPANG BIKIN LAYAR TV YANG BISA DIJILAT

Seorang profesor dari Meiji University Jepang, Homei Miyashita, mengembangkan prototipe layar TV yang bisa dijilat. Melansir dari cnnidonesia.com (24/12/2021), layar yang dijuluki Taste the TV (TTTV) itu menggunakan korsel 10 tabung rasa yang disemprotkan dalam kombinasi tertentu untuk meniru rasa makanan.