PEJABAT YANG LANGGAR PPKM CUMA DIDENDA RP 48 RIBU – RP 500 RIBU, SEDANGKAN PKL DIDENDA RP 5 JUTA

Dua orang pejabat yang menggelar hajatan saat masa PPKM Darurat telah dijatuhi vonis oleh hakim PN Banyuwangi, Senin (26/7/2021).

Dua orang pejabat yang menggelar hajatan saat masa PPKM Darurat telah dijatuhi vonis oleh hakim PN Banyuwangi, Senin (26/7/2021).

Kades Temuguruh yang bernama Asmuni didenda Rp48 ribu subsider 2 hari penjara.

Berdasarkan SE Nomor 49 Tahun 2021 dan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021, pesta pernikahan boleh digelar dengan prokes ketat dan pembatasan tamu. Hal itu yang membuat Asmuni menggelar acara pernikahan.

Akan tetapi, H-1 sebelum acara peraturan tiba-tiba berubah yang melarang pernikahan digelar selama PPKM Darurat.

Pejabat lain yang melakukan pelanggaran masa PPKM adalah anggota DPRD Banyuwangi dari PPP, yaitu Syamsul Arifin. Beliau didenda Rp500 ribu subsider 7 hari penjara.

Saksi Nuril Falah selaku Ketua Satgas Kecamatan setempat menyatakan bahwa pernikahan yang digelar Syamsul tidak berizin dan melanggar Instruksi Mendagri No.19 Tahun 2021.

Padahal, dia sudah diingatkan agar menunda pernikahan anaknya, namun tetap menggelar hajatan padahal sudah ada kepastian perpanjangan PPKM.

“Saya minta maaf saya salah. Saya akan bayar denda yang mulia,” ujar Syamsul Arifin.

Vonis ringan kepada pejabat ini sangat berbeda dengan vonis yang dijatuhkan kepada pedagang kecil di masa PPKM Darurat.

Seorang tukang bubur di Tasikmalaya divonis denda Rp5 juta subsider 5 hari penjara karena pelanggaran PPKM Darurat.

Total
0
Shares
Previous Article

VONIS KASUS SUAP DJOKO CHANDRA DIKURANGI HAKIM JADI 3,5 TAHUN PENJARA

Next Article

MINIONS TAKLUK, THE DADDIES LOLOS KE SEMIFINAL OLIMPIADE TOKYO

Related Posts