PBB Tegur Pemerintah Indonesia soal KUHP Baru

Perwakilan PBB di Indonesia mengkritik pemerintah Indonesia terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan awal pekan ini. Mereka menilai KUHP baru tidak sesuai dengan kebebasan, HAM, dan hak atas kesetaraan.

Setidaknya ada lima poin teguran dari PBB ke pemerintah Indonesia. Pertama, PBB khawatir sejumlah pasal dalam KUHP bertentangan dengan hukum internasional terkait HAM.

“Ini untuk memastikan hukum dalam negeri diselaraskan dengan kewajiban hukum hak asasi manusia internasional Indonesia, dan komitmen terhadap Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ungkap PBB.

Selanjutnya, PBB juga menilai beberapa pasal di KUHP melanggar kebebasan berekspresi serta berpotensi mengkriminisasi karya jurnalistik. Pasal yang dimaksud antara lain memuat soal penghinaan terhadap presiden, lembaga negara, aturan demonstrasi tanpa pemberitahuan.

Lebih lanjut, PBB juga menyoroti pasal-pasal yang berpotensi mendiskriminasi gender, berisiko terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi, serta melanggar kebebasan beragama. Mereka pun mendesak pemerintah untuk berdialog secara terbuka dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan.

Dialog antara pemerintah dan masyarakat bertujuan untuk menangani keluhan serta memastikan proses reformasi sejalan dengan komitmen global Indonesia dan SDGs.

Image Source from Detik/Adrial Akbar

Total
0
Shares
Previous Article

Mengenal Kael Derya Riza, Anak Indonesia yang Menjadi Ball Boy di Piala Dunia 2022

Next Article

Niatnya Mau Eco-Friendly, tapi Kondisi Dompet Nggak Friendly

Related Posts