MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI TAMBAH FUNGSI KTP JADI NPWP

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana meneruskan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna pekan depan.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana meneruskan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna pekan depan. RUU HPP ini sebelumnya merupakan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam RUU HPP ini pemerintah membuat beberapa kebijakan baru. Salah satunya adalah tarif pajak baru.

Selain itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani juga membuat kebijakan tentang penambahan fungsi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ia ingin KTP juga bisa berfungsi sebagai NPWP.

“RUU ini juga akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, melalui implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP untuk Wajib Pajak orang pribadi,” ucap Sri, seperti dikutip dari cnbcindonesia.com (30/9/2021).

Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk menguatkan sistem administrasi perpajakan di dalam negeri. Sri pun berharap dengan adanya RUU ini, kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela semakin meningkat.

Total
0
Shares
Previous Article

KENALAN SAMA SHARON FLORENCIA, WANITA MUDA YANG GANTIKAN ERICK THOHIR JADI MENTERI BUMN

Next Article

MENGENAL MAKNA HARI KESAKTIAN PANCASILA

Related Posts