MENKO LUHUT AKAN TERAPKAN PPKM DARURAT UNTUK JAWA-BALI MULAI TANGGAL 3 JULI

Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan mulai 3 Juli mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Pemda DIY.

Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan mulai 3 Juli mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Pemda DIY.

“Pembahasan mengenai wacana pemberlakuan PPKM Darurat yg rencananya akan dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli 2021,” kata Ditya, melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis 29 Juni 2021.

Dalam penjelasannya, di dalam rapat tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kadarmanta Baskara Aji, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pembajun Setianingastutie, Kepala Pelaksana BPBD Biwara Yuswantana, dan Asisten Sekda Bidang Pembangunan dan Perekonomian Trisaktiyana dengan dipimpin Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (29/6).

“Beliau menyampaikan agar pengetatan bisa dilakukan menyeluruh (tidak hanya satu titik lokasi, misal mall). Jangan sampai ditutup satu lokasi, kemudian mengalihkan atau menimbulkan kerumunan di tempat lain,” kata Ditya.

Rapat virtual itu membahas mengenai wacana pemberlakuan PPKM Darurat yg rencananya akan dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli 2021.

“Teknis pelaksanaan belum bisa disampaikan, karena masih akan dibahas di pusat. Intinya akan dilakukan pengetatan didasarkan laju penularan dan kapasitas respon sesuai standar WHO. Akan dibuat 4 tingkat,” katanya.

Jubir Menko Marves, Jodi Mahardi, membenarkan bahwa Luhut ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali.

“Betul Menko Marves telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Saat ini sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, Pemda DIY diundang rapat bersama dengan pemerintah pusat.

“Jam 12.30, saya tentu bersama Pak Gubernur (DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X) diundang rapat di Jakarta, siapa tahu itu (pemberlakuan PPKM Darurat) jadi pembicaraan. Tapi, sampai hari ini, berlaku PPKM Mikro 22 Juni sampai 5 Juli itu,” jelasnya, saat jumpa pers virtual Selasa (29/6).

Adapun usulan dari Muhammadiyah dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yang mendesak pemda untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala DIY.

“Masukan itu menjadi bahan pertimbangan serius. Sampai hari ini, pemda belum berkesempatan mengusulkan PSBB,” kata Aji.

Menurut Aji, kewenangan PSBB sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Pemda hanya berwenang sebatas mengusulkan.

“Kewenangan PSBB ini yang memutuskan adalah pemerintah pusat. Kami hanya mengusulkan,” jelasnya.

Ahli statistik atau statistikawan, Budhi Handoyo Nugroho pendiri Laboratorium Statistik Terapan RoomStat, memprediksi lonjakan COVID-19 akan melandai pada September mendatang. Jika pemerintah baik daerah maupun pusat masih tetap menggunakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

“Reguler (PPKM Mikro) sekarang, pertengahan September baru landai. Kalau lockdown bisa lebih cepat dari 9 September, lockdown bs menurunkan kasus hingga 70 persen. Maka bisa dipercepat 54 hari, atau perkiraan hanya butuh waktu 23 hari dari sekarang atau perkiraan 17 Juli sdh bisa melandai,” kata Budhi saat jumpa pers virtual, Selasa (29/6).

Dia mencontohkan lockdown belajar dari India, sukses menekan angka kasus positif. Sedangkan jika diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ia memprediksi kasus positif baru melandai pada 9 Agustus.

“Kalau PSBB bisa lebih cepat dari 9 September (PPKM Mikro). PSBB bisa menurunkan kasus 40 persen. Maka bisa dipercepat 31 hari, atau perkiraan butuh waktu 47 hari dari sekarang atau perkiraan 9 Agustus sudah bisa melandai,” jelasnya.

“Penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 Selasa di DIY sebanyak 850 kasus. Sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 59.567 kasus. Untuk kasus sembuh, terjadi penambahan kasus sembuh sebanyak 390 kasus dengan total sembuh menjadi 48.182 Kasus,” kata Kepala Bagian Humas Pemda DIY Ditya Nanaryo Aji melaui keterangan tertulis, Selasa (29/6).

Sedangkan kasus meninggal, ada tambahan kasus meninggal 18 kasus.

“Kasus meninggal ada 390 kasus. Total sembuh menjadi 59.567 kasus,” jelasnya.

Saat ini kasus aktif COVID-19 tetap bertambah dengan total ada 9.856 kasus.

“Dari kasus aktif 9.856 kasus ini, mereka menjalani isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit, maupun perawatan ICU,” terangnya.

sumber : detik.com

Total
0
Shares
Previous Article

GROUP BAND LIMP BIZKIT AKAN RILIS ALBUM TERBARU

Next Article

AUSTRALIA MULAI UJI COBA VAKSIN COVID-19 TANPA SUNTIK KE 150 RELAWAN

Related Posts