Kerap Jadi Ancaman, Pasal Pencemaran Nama Baik Akan Dihapus di UU ITE

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej, mengungkap bahwa dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menghapus sejumlah pasal pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar sejalan dengan demokrasi dan kebebasan berekspresi yang diusung oleh negara.

“Untuk tidak terjadi disparitas dan gap, maka ketentuan di dalam UU ITE kami masukkan ke RKUHP tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian yang dengan sendirinya mencabut ketentuan pidana khususnya Pasal 27 dan 28 yang ada dalam UU ITE,” ujar Eddy, dikutip dari Kompas, Selasa (29/11/2022).

Menurut Eddy, pasal tersebut kerap kali dimanfaatkan oleh sebagian aparat penegak hukum yang melakukan penangkapan kepada masyarakat yang mengkritik kinerja mereka.

Diketahui, Pasal 27 dan 28 dalam UU ITE sama-sama berisi tentang ancaman bagi siapapun yang menyebarluaskan berita bohong atau berisi hinaan dan pencemaran nama baik.

“KUHP ini menghapus pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada di dalam UU ITE. Jadi, saya kira ini suatu kabar baik bagi iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi,” tutup Eddy.

Source Photo from JawaPos

Total
0
Shares
Previous Article

Merasa Tak Diperhatikan, Anak di Magelang Tega Habisi Nyawa Keluarganya dengan Racun

Next Article

Makin Canggih! Volkswagen Ciptakan Kursi Kantor yang Bisa Melaju 20 Km per Jam

Related Posts