KENAIKAN UMP DKI JAKARTA AKAN DIUMUMKAN HARI INI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Jumat (19/11/2021).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Jumat (19/11/2021). Pengumuman ini merupakan buntut dari rapat koordinasi sidang pengupahan yang telah dilakukan pemerintah selama sepekan ini.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, sebelumnya telah mengumukan simulasi kenaikan rata-rata UMP 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Ia mengatakan, UMP DKI Jakarta diproyeksikan akan naik sebesar 1,09 persen.

“Setelah melakukan simulasi, tentu akan ditetapkan gubernur, nilainya berdasarkan data BPS rata-rata kenaikan upah minimum 1,09%. Ini rata-rata nasional, kita tunggu saja para gubernur,” kata Ida, seperti dikutip dari cnbcindonesia.com (19/11/2021).

Apabila proyeksi tersebut benar, maka DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan kenaikan UMP tertinggi. Saat ini, UMP DKI Jakarta adalah Rp 4.416.182. Dengan naik 1,09 persen, maka UMP DKI akan mengalami kenaikan sebesar Rp 48.000 menjadi Rp 4.464.322.

Angka tersebut didapatkan dari hasil perhitungan data-data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Contohnya, angka pertumbuhan ekonomi hingga konsumsi masyarakat di daerah tersebut.

Sebagai informasi, para gubernur dijawalkan menetapkan UMP 2022 paling lambar 21 November 2021. Berhubung 21 November 2021 jatuh di hari Minggu, maka waktu penetapan dimajukan paling lambat 20 November 2021. DKI Jakarta sendiri rencananya mengumumkan hari ini. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota akan ditetapkan paling lambat 30 November 2021.

Total
0
Shares
Previous Article

MULAI 1 DESEMBER 2021 KARTU DEBIT BCA NON-CHIP AKAN DIBLOKIR

Next Article

ADELE RESMI RILIS ALBUM 30 HARI INI

Related Posts
Read More

JOKOWI INSTRUKSIKAN MENAKER REVISI ATURAN JHT

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, untuk melakukan revisi aturan pelaksanaan program Jaminan Hari Tua (JHT). Instruksi ini diberikan oleh Jokowi menyusul polemik yang timbul di tengah masyarakat atas penetapan aturan baru JHT yang baru bisa dicairkan 100 persen saat pekerja berusia 56 tahun.