Indonesia berkomitmen menuju transisi bebas emisi karbon pada 2060. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan bahwa Indonesia telah berkomitmen melalui Paris Agreement untuk menurunkan emisi karbon (CO2) 29 persen secara business as usual dan 41 persen dengan bantuan internasional.
Guna memenuhi target tersebut, pemerintah akan menjalankan dan melihat sektor-sektor di perekonomian Indonesia yang memiliki emisi. Pemerintah juga akan mengubah pembangkit tenaga listrik fosil menjadi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Sekitar 38 persen atau sepertiga lebih dari emisi yang harus kita turunkan itu diturunkannya di sektor energi,” kata Suahasil, seperti dikutip dari cnbcindonesia.com (21/10/2021).
Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Fungsional Peneliti Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Joko Tri Haryanto, mengatakan bahwa salah satu upaya untuk mencapai Indonesia bebas karbon adalah memensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara pada 2030 – 2050.
“Saat ini regulasinya sedang disusun dan akan disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang nilai ekonomi karbon,” ujar Joko.
Keinginan Indonesia untuk mencapai emisi 0 persen pada 2060 salah satunya didorong oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh program PBB, United Nations Environment Programme (UNEP). Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia menjadi salah satu dari 15 negara yang akan menghasilkan lebih banyak emisi yang disebabkan kebijakan energi pro bahan bakar fosil.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa pada 2030 ke-15 negara itu diperkirakan akan menghasilkan sekitar 240 persen lebih banyak batu bara, 57 persen lebih banyak minyak, dan 71 persen lebih banyak gas daripada standar yang ditetapkan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat celcius.
