GUBERNUR ANIES SIDAK DAN MARAHI HRD KANTOR EQUITY LIFE

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diketahui melakukan inspeksi dadakan di beberapa perkantoran, dan salah satunya yaitu kantor PT Equity Life Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diketahui melakukan inspeksi dadakan di beberapa perkantoran, dan salah satunya yaitu kantor PT Equity Life Indonesia.

Perusahaan itu didatangi Anies untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat di lapangan. PT Equity Life Indonesia sendiri berada di Sahid Sudirman Center.

“Kenapa aturan dilanggar?” ujar Anies kepada salah seorang perwakilan kantor tersebut, mengutip dari akun IG resmi @aniesbaswedan, Selasa 6 Juli 2021.

“Mereka ikut aturan perusahaan kan? Perusahaan menyuruh masuk?,” ujarnya lagi.

Pertanyaan Anies ditanggapi oleh perwakilan kantor tersebut.

“Iya, 25%, dari total ini HRD Kami,” jawabnya.

“Ruangan ini berapa (orang)?,” katanya bertanya. Yang lantas dijawab oleh salah seorang karyawan dari kantor tersebut,”42 orang, sih Pak,” ujar wanita tersebut.

Anies terlihat marah dan kecewa terkait bagaimana operasional kantor tersebut. Dia mengatakan bagaimana setiap harinya tenaga kesehatan serta petugas kesehatan harus bekerja keras di lapangan.

“Setiap hari kita nguburin orang. Bapak harus tanggung jawab. Semua buntung tidak ada yang untung, Pak. Apalagi ibu hamil masuk. Ibu hamil kalau kena covid-19, mau melahirkan paling susah,” tegas Anies.

Diketahui sebelumnya, aturan perkantoran selama masa PPKM Darurat ini telah diatur oleh pemerintah. Perkantoran non esensial 100% WFH, selanjutnya Esensial sektor pemerintahan 75% WFH.

Sebelumnya, Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan memerintahkan perusahaan-perusahaan untuk tidak memecat karyawan yang bekerja dari rumah (WFH). Hal itu dinyatakan Luhut dalam evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali di hari pertama bekerja, Senin (5/7/2021).

“Saya barusan telepon ibu menaker (Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah) untuk juga memberi tahu kepada perusahaan-perusahaan untuk tidak memecat pegawainya dalam konteks ini. Supaya sama bahasa kita,” ujarnya.

Luhut mengimbau kepada semua perusahaan, terutama perusahaan sektor nonesensial, mematuhi ketentuan PPKM Darurat untuk kepentingan bersama. Kepada karyawan, Luhut meminta agar mereka melapor kepada pemerintah (dinas ketenagakerjaan) apabila dipaksa untuk bekerja dari kantor (WFO) meski bukan berasal dari perusahaan sektor nonesensial.

Total
0
Shares
Previous Article

HARGA OBAT COVID MEROKET, KARENA ADA PENIMBUNAN

Next Article

PEMERINTAH LUNCURKAN LAYANAN TELEMEDICINE GRATIS UNTUK PASIEN COVID-19

Related Posts