EKS PRAMUGARI SIWI WIDI TERIMA DANA SUAP RP 647,8 JUTA DARI MANTAN PEJABAT DITJEN PAJAK

Mantan pramugari Garuda Indonesia, Siwi Widi Purwanti, diduga terjerat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 647.850.000. Uang tersebut diperoleh Siwi melalui mantan tim pemeriksa pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Wawan Ridwan.

Mantan pramugari Garuda Indonesia, Siwi Widi Purwanti, diduga terjerat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 647.850.000. Uang tersebut diperoleh Siwi melalui mantan tim pemeriksa pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Wawan Ridwan.

Rincian terkait uang suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Wawan adalah sebesar 606.250 dolar Singapura, Rp 1.036.250.000, 71.250 dolar Singapura, mata uang dolar AS setara Rp 625 juta, serta tiket pesawat sebesar Rp 594.900 dan hotel Rp 448 ribu dari sejumlah wajib pajak. Sebagian uang suap tersebut dialokasikan ke mata uang asing untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Diketahui, Wawan telah mentransfer sebanyak 21 kali kepada Siwi Widi Purwanti, karena Siwi merupakan teman dekat anak kandung Wawan, Muhammad Farsha Kautsar. Periode transfer dilakukan oleh Wawan sejak 8 April 2019 sampai 23 Juli 2019.

Total
0
Shares
Previous Article

KASUS COVID-19 DI JAKARTA CAPAI 12.196, PEMERINTAH BERLAKUKAN PPKM LEVEL 3 HINGGA 31 JANUARI 2022

Next Article

GURU HONORER BAKAR SEKOLAH KARENA KESAL GAJINYA TIDAK DIBAYAR SELAMA 2 TAHUN. SALAH SIAPA SEBENARNYA?

Related Posts
Read More

SRI MULYANI: SAYA KHAWATIR 2045 BANYAK ORANG KESEPIAN JUGA

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memproyeksikan teknologi digital akan semakin maju hingga bisa membuat orang merasa kesepian. Ia membayangkan, dalam beberapa tahun mendatang teknologi digital mampu memunculkan dunia virtual yang proses di dalamnya serba cepat dan memiliki engagement secara personal.
Read More

BPJS KESEHATAN BAKAL JADI SYARAT BIKIN SIM, NAIK HAJI, HINGGA JUAL BELI TANAH

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan masyarakat yang ingin membuat SIM, SKCK, dan STNK, melaksankan ibadah haji atau umrah, serta melakukan jual beli tanah untuk memiliki kartu BPJS Kesehatan. Instruksi ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terbit pada 6 Januari 2022.