EKS BOS GARUDA ARI ASKHARA DIVONIS 1 TAHUN BUI, TAPI TIDAK MENJALANI HUKUMAN PENJARA

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan vonis satu tahun penjara dengan masa percobaan 20 bulan terhadap mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan vonis satu tahun penjara dengan masa percobaan 20 bulan terhadap mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara. Ia divonis atas kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Mantan Dirut Garuda itu juga dijatuhi hukuman pidana denda sebesar Rp300 juta. Vonis ini telah dijatuhkan oleh majelis hakim pada Senin, 14 Juni 2021 lalu.

“Majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun masa percobaan 20 bulan,” ujar Humas Pengadilan Negeri Tangerang Arief Budi Cahyono, kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Jumat 18 Juni 2021.

Putusan ini tidak mengharuskan Ari masuk ke dalam penjara. Namun, apabila selama waktu 20 bulan melakukan tindak pidana, ia harus menjalani hukuman penjara selama satu tahun.

Arief tidak mengungkapkan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam kasus yang sama, mantan Direktur Teknik dan Layanan Garuda Iwan Joeniarto juga divonis satu tahun penjara dengan masa percobaan 20 bulan.

“Untuk terdakwa Iwan dipidana penjara 1 tahun masa percobaan 20 bulan dan denda Rp50 juta rupiah,” ungkap Arief.

Kasus yang menjerat Ari dan Iwan diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada akhir tahun 2019. Motor Harley Davidson dan sepeda Brompton diselundupkan melalui pesawat Garuda yang baru didatangkan dari Prancis.

Penyelundupan tersebut melibatkan Ari dan sejumlah direksi perusahaan tersebut. Dari hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan untuk memecat Ari dan direksi lainnya.

Akibat kasus ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menjatuhkan denda sebesar Rp100 juta kepada Garuda Indonesia.

Kemenhub menyebut ada pelanggaran terhadap kesesuaian flight approval yang tertuang dalam Peraturan Menteri nomor 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundangan di Bidang Penerbangan.

sumber : cnn indonesia

Total
0
Shares
Previous Article

AKTOR DAN KOMEDIAN FUAD ALKHAR "WAN ABUD" MENINGGAL DUNIA

Next Article

KASUS COVID DI DKI CETAK REKOR 4.737 KASUS PERHARI

Related Posts